Swiss akan Gelar KTT tentang Ukraina, Russia Tidak Tertarik

JENEWA - Swiss akan mengadakan konferensi mengenai Ukraina pada akhir pekan mendatang. Para pemimpin dunia akan membahas bagaimana mencapai proses perdamaian pada akhirnya, meskipun Russia tidak ambil bagian.

Pertemuan tersebut diadakan segera setelah KTT G7 di Italia selatan, yang berlangsung dari Kamis hingga Sabtu, di mana negara-negara kaya juga akan membahas Ukraina di hadapan presidennya, Volodymyr Zelensky.

G7 akan mencari cara untuk menggunakan aset Russia yang dibekukan untuk memberikan bantuan baru ke Ukraina yang diinvasi Russia pada Februari 2022.

Zelensky kemudian akan berangkat ke Swiss, untuk bergabung dengan G7 dan para pemimpin lainnya untuk menghadiri pertemuan puncak.

Apa yang disebut sebagai "KTT Perdamaian di Ukraina" yang pertama akan berlangsung di resor mewah Burgenstock di punggung gunung yang menghadap Danau Lucerne.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, Wakil Presiden AS Kamala Harris, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida termasuk di antara mereka yang dipastikan hadir.

Tujuannya "untuk menginspirasi proses perdamaian di masa depan dan untuk mengembangkan elemen-elemen praktis serta langkah-langkah menuju proses tersebut", kata Kementerian Luar Negeri Swiss.

"Semua negara yang hadir pada KTT tersebut harus menyumbangkan gagasan dan visi mereka untuk perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina."

Presiden Swiss Viola Amherd, yang akan mengadakan konferensi pers mengenai persiapan pada hari Senin (10/6), menggambarkannya sebagai "langkah pertama" dalam proses menuju perdamaian abadi.

Swiss mengundang lebih dari 160 delegasi, di tingkat kepala negara dan pemerintahan, serta organisasi internasional.

Bern mengatakan sejauh ini lebih dari 80 konfirmasi telah diterima, sebagian besar dari Eropa.

Diselenggarakan atas permintaan Ukraina, hasil konferensi tersebut masih belum pasti, meskipun Swiss sedang bekerja keras untuk mencapai potensi deklarasi akhir.

"Sangat penting untuk menghindari ekspektasi yang berlebihan," kata sumber pemerintah Jerman, seraya menyebutnya sebagai "bahan dasar bagi penyelesaian konflik ini secara damai".

"Tetapi akan ada landasan lebih lanjut," sumber itu menambahkan.