Suriah Tangkap Pejabat Tinggi Loyalis Al-Assad

DAMASKUS - Pemerintah baru Suriah telah menangkap seorang pejabat militer tinggi yang bertanggung jawab atas dijatuhkannya ribuan hukuman mati di Penjara Sednaya yang terkenal kejam pada masa era kepemimpinan mantan Presiden Bashar al-Assad, kata Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berpusat di Inggris.

Menurut organisasi yang telah memantau perang di Suriah selama lebih dari satu dekade, al-Hassan ditangkap bersama 20 orang lainnya pada Kamis (26/12) setelah bentrokan meletus di provinsi pesisir Tartus antara pejabat keamanan dan loyalis al-Assad yang berusaha melindungi mantan hakim tersebut.

“Empat belas anggota pasukan pemerintah tewas dalam bentrokan,” menurut Mohammed Abdel Rahman, menteri dalam negeri sementara Suriah.

Al-Hassan akan menjadi pejabat berpangkat tertinggi yang ditangkap sejak pejuang pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memimpin serangan mengejutkan yang menggulingkan pemimpin lama Bashar al-Assad awal bulan ini.

Pada tahun 2023, al-Hassan dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris karena menindas penduduk sipil di Suriah. SOHR mengatakan al-Hassan bertanggung jawab atas kejahatan di penjara Sednaya yang menjadi tempat rezim al-Assad menyiksa tanpa henti para penentangnya.

LSM Asosiasi Tahanan dan Orang Hilang Penjara Sednaya (ADMSP), mengatakan al-Hassan mengepalai pengadilan militer Suriah dari tahun 2011 hingga 2014 selama tiga tahun pertama perang saudara di Suriah. Ia kemudian dipromosikan menjadi kepala sistem peradilan militer negara itu.

Salah seorang pendiri ADMSP, Diab Serrija, mengatakan al-Hassan menjatuhkan hukuman mati kepada ribuan orang selama masa jabatannya, sekaligus memeras uang dari kerabat para tahanan sebagai imbalan atas informasi tentang orang yang mereka cintai.

Koalisi Nasional Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah, yang didirikan di pengasingan, mengatakan al-Hassan adalah salah satu penjahat rezim Assad dan penangkapannya menandai langkah penting menuju penyelidikan kejahatan yang dilakukan di bawah pemerintahan al-Assad.

Penangkapan tersebut menunjukkan bahwa HTS telah meningkatkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban mantan anggota rezim al-Assad saat mereka berupaya membangun sistem pemerintahan di negara yang terpecah belah itu.

Organisasi internasional sebelumnya telah menyerukan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang mendesak di negara tersebut, di mana sistem peradilan baru belum dibentuk oleh pejuang pemberontak. HTS sebelumnya pun telah berjanji untuk menciptakan sistem pluralis di negara yang menjadi rumah bagi berbagai komunitas agama.

Kelompok HTS berakar pada ideologi Islam fundamentalis yang menimbulkan kekhawatiran bahwa komunitas minoritas, termasuk Kristen, Druse, dan Alawi, dapat menghadapi tuntutan hukum. Namun pemimpin HTS, Ahmad al-Shara alias Abu Mohammad al-Jolani, telah berjanji bahwa kaum minoritas akan dilindungi.

Adili Assad

Sementara itu pelapor khusus PBB, Alice Jill Edwards, menyatakan bahwa mantan presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan yang dilakukannya di Suriah.

“Sekarang adalah waktunya Assad diadili, dan ICC adalah wahana yang tepat untuknya,” kata Edwards pada Selasa (24/12).

Pelapor khusus PBB juga mengatakan bahwa rezim Assad menggunakan taktik penyiksaan untuk mengendalikan masyarakat, menimbulkan ketakutan, dan memberangus kelompok oposisi. Ia menyatakan bahwa kejahatan yang tersingkap menyusul perubahan rezim di Suriah tersebut sesuai dengan dokumen pelapor khusus PBB yang disusun pada 2011.

“Rezim Assad yang lalu mungkin bertanggung jawab atas sebagian besar (kejahatan), namun ada juga golongan yang menjadi korban pihak yang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya semua kejahatan diadili,” kata dia.

Selain itu, Edwards menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas internasional dalam mendukung demokrasi dan pemerintahan inklusif di Suriah. Ia meyakini, apabila proses transisi di Suriah berjalan lancar, negara tersebut akan menyongsong masa depan yang lebih baik. AFP/Ant/Anadolu/EuroNews/I-1