Soroti Pilgub Jatim, Anggota DPR Ingatkan Aparat Penegak Hukum Harus Netral

SIDOARJO - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan keamanan para aparat penegak hukum (APH) selama pelaksanaan pilkada, khususnya di Jawa Timur.

Ia telah memberikan arahan tegas kepada jajaran Polda Jatim untuk menjalankan tugas secara profesional, tanpa terlibat kepentingan politik.

“Kami tekankan kepada Kapolda Jatim agar Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga netralitas. Sebagai institusi besar dengan lebih dari 400.000 anggota beserta keluarganya, potensi pengaruh politik memang ada, namun tugas utama Polri adalah memastikan keamanan dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung,” tutur Rikwanto usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (22/11).

Kapolda Jatim Imam Sugianto, terangnya, menyambut baik arahan tersebut. Ia pun mengapresiasi usaha Polda Jatim yang berkomitmen penuh melaksanakan tugas dan fungsi demi menciptakan Pilkada yang damai dan bebas konflik. Ia menekankan kembali agar seluruh APH, termasuk Polri, tetap fokus pada fungsi keamanan tanpa terganggu oleh kepentingan lainnya.

"Dengan langkah-langkah proaktif ini, publik diharapkan dapat menaruh kepercayaan pada upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan pilkada yang kondusif," pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Polda Jawa Timur telah memetakan daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang telah dilakukan oleh Polda Jatim, ada tujuh daerah yang rawan potensi konflik.

Di antaranya, Kabupaten Sampang dengan skor IPKP tertinggi 10,64; Situbondo dengan skor IPKP 10,12; Lumajang dengan skor 10,5; Bangkalan skor 9,96; Pamekasan 9,88; Lamongan 9,74; dan Sumenep dengan skor terendah 9,7.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Agus Subiyanto meninjau berbagai kesiapan rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/11/2024) lalu. Kedua pejabat tertinggi bidang keamanan dan ketahanan itu secara langsung memastikan personel yang nanti akan diturunkan ke TPS di seluruh Jawa Timur.

Usaha ini merupakan ikhtiar dari seluruh persiapan rangkaian pengamanan Operasi Mantap Praja. Masing-masing pimpinan menekankan semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas pengamanan pilkada supaya semangat tersebut dapat ditularkan kepada masyarakat.