Soal Tenaga Honorer Ditargetkan Selesai 2023

JAKARTA - Pemerintah menargetkan permasalahan tenaga honorer bisa dituntaskan paling lambat tahun 2023. Diharapkan, dengan tuntasnya permasalahan tenaga honorer, instansi pemerintah bisa menghitung objektif berapa kebutuhan CPNS mau pun calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Diharapkan dengan penyelesaian tenaga honorer pada 2022 dan 2023 diharapkan instansi baik itu kementerian, lembaga atau Pemda dapat melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif sehingga didapat kebutuhan yang obyektif baik CPNS maupun PPPK untuk pemerintah menetapkan jumlah formasi yang dibutuhkan" kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (24/1).

Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, kata Tjahjo, diharapkan terbuka ruang bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun calon PPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan. Persoalan tenaga honorer itu sendiri selalu menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah strategis dan signifikan telah banyak dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Pada 2005 hingga 2014 misalnya pemerintah telah mengangkat 1.070.092 tenaga honorer menjadi ASN. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

Padahal, kata Tjahjo, secara kebijakan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir di ubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II (Tenaga Honorer Kategori II) diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali.
Halaman Selanjutnya....