Soal RUU KUP, Pemerintah Harus Transparan Terkait Kondisi Keuangan Negara

Namun Fadhil mempertanyakan apakah rencana tersebut akan mampu meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan fiskal, mempertahankan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional? atau justru sebaliknya, memperberat beban masyarakat dan menahan laju pemulihan ekonomi?

Fadhil menyarankan pemerintah perlu juga dikaji apakah langkah ini mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan peningkatan PPN dan tax amnesty.

"Pengalaman menunjukkan bahwa program tax amnesty jilid I dianggap setengah berhasil karena capaiannya di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Selain itu jumlah repatriasi dana relatif lebih kecil daripada yang diproyeksikan," ujar Fadhil.

Fadhil berkeyakinan bahwa keberhasilan tax amnesty akan sangat tergantung dari kredibilitas pemerintah sendiri dalam mendesain dan melaksanakan program ini.

"Peningkatan PPN dan penggabungan PPnBm juga dianggap tidak mencerminkan keadilan karena akan menekan kelompok masyarakat menengah bawah yang justru sedang didorong konsumsinya," ujar Fadhil.
Halaman Selanjutnya....