Skema dan Proses Pengawasan Koperasi Lemah

JAKARTA - Konsultan Bank Dunia, Ahmad Subagyo, menilai banyaknya kasus koperasi bermasalah di Indonesia lebih disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan saat ini. Setidaknya ada empat hal yang membuat pengawasan koperasi menjadi tidak efektif alias sia-sia.

Pertama, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko. Kedua, tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar.

Ketiga, tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan objek (koperasi), sehingga semua asisten deputi melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama. "Keempat atau terakhir, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja," kata dia dalam acara seminar nasional bertema Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut, di antara Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno, analisis eksekutif senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK, Roberto Akyuwen, Senior Financial Sector Specialist World Bank, Juan Buchenau, dan Ahmad Subagyo.

Sementara itu, Senior Financial Sector Specialist World Bank, Juan Buchenau, melihat belum adanya data lengkap dan akurat terkait koperasi membuat pengawasan menjadi lemah.
Halaman Selanjutnya....