Sistem Transportasi di DKI Darurat

Untuk itu, kata Sudaryatmo, diperlukan langkah-langkah menjadikan mobilitas warga Jakarta lebih efisien, baik dari sisi biaya/ekonomi, waktu tempuh dan mendukung kelestarian lingkungan. "Perlu membenahi pencatatan jumlah penumpang, dan pembenahan integrasi antarmoda, baik fisik, layanan dan rute, sistem pembayaran dan layanan informasi," katanya.

Salah satu karakteristik kebutuhan transportasi perkotaan adalah tersedianya moda yang menjawab kecepatan/sensitivitas waktu.

Idealnya, kata Sudaryatmo, pengelolaan transportasi publik berorientasi pada upaya menekan biaya transportasi dengan sunsidi dari pemerintah 8-12 persen dari total pengeluarannya.

Di DKI, jelasnya, subsidi pemda ke transportasi dan pangan sebesar 4,8 triliun rupiah atau 4,5 persen dari APBD DKI. Subsidi ini dinilai tidak efektif karena terbukti di lapangan masih amburadul. bud/E-10