Sistem Transportasi di DKI Darurat

Dengan kondisi darurat itu, maka perlu satu upaya yang sistematis dan cepat untuk mengatasi kondisi emergency tersebut. Dalam beberapa kali rapat terbatas, katanya, dan beberapa kajian dipandang penting membentuk otoritas transportasi publik Jabodetabek setingkat menteri dan langsung di bawah Presiden sehingga lebih efektif menyinergikan kebijakan dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

"Kondisinya sudah darurat, sehingga pembentukan otoritas itu bisa melalui Perppu, sehingga tidak membutuhkan pembahasan payung hukum yang lama," kata Bambang.

Masalah Utama

Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengatakan di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, masalah transportasi masih menjadi masalah utama. Kondisi itu berbeda dengan negara-negara lain, seperti Hong Kong dan Malaysia yang selesai dengan pembangunan transportasi publiknya. Karenanya, transportasi bagi mereka bukan lagi masalah utama, tetapi masalah sekunder.

Hal itu, kata Sudaryatmo, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih tinggi dari infrastruktur moda transportasi. Dalam lima tahun terakhir, kendaraan rata-rata tumbuh 9,3 persen.
Halaman Selanjutnya....