Sistem INA-CBG's Mesti Dikoreksi

JAKARTA - Komisi IX DPR meminta pemerintah mengoreksi sistem Indonesia Case-Based Group (INA-CBGs) karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Diharapkan, dari perbaikan sistem tersebut bisa mengatasi masalah fasilitas pelayanan dan menekan angka defisit BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan menyusunan sistem itu (INA-CBG's) hanya melibatkan beberapa pihak saja seperti rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta. "Harus ada stakeholder lain seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), gabungan perusahaan farmasi, dan sebagainya dalam menyusun metode sistem," kata dia.

INA-CBG's merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBG's yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. Misalnya, seorang pasien menderita demam berdarah. Dengan demikian, sistem INA-CBG's sudah "menghitung" layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut, berikut pengobatannya, sampai dinyatakan sembuh atau selama satu periode di rawat di rumah sakit.

Dalam RDPU tersebut, Komisi IX menyampaikan beberapa saran, di antaranya mencakup formulasi Clinical Pathway Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK). Clinical Pathway adalah sebuah alur yang menggambarkan proses mulai saat penerimaan pasien hingga pemulangan pasien.
Halaman Selanjutnya....