Sistem INA-CBG's Mesti Dikoreksi

Selain itu, Komisi IX juga menyarankan CBG's dengan indeks kualitas dan atau global budget, adanya lembaga independent setting tariff, pelembagaan medical audit, penetapan volume dan budget per rumah sakit, penyempurnaan CBGs, dan rasionalisasi tarif.

"Seperti PNPK untuk farmasi, dokter, bidan, dan sebagainya, ini perlu guna menekan angka fraud yang sering kali terjadi dan membuat angka klaim ikut membengkak," papar Dede.

Komisi IX, lanjut Dede, akan menyusun laporan (saran) ini yang kemudian diberikan kepada pemerintah. Nantinya, diharapkan pemerintah dapat serius melaksanakan rekomendasi ini. "Kalau tidak, pemerintah harus memiliki argumentasi yang kuat. Sebab, apabila mempertahankan untuk tetap memakai sistem INA CBG's ini tentu pemerintah akan terus-menerus menambal defisit," ujarnya.

IDI Sepakat

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PD IDI), Ilham Oetama Marsis, menyatakan sepakat dengan Komisi IX.
Halaman Selanjutnya....