Sinergi Antarlembaga Dilakukan untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan APBN, diperlukan sinergi antarlembaga untuk bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan dukungan dalam bentuk penjaminan pemerintah kepada BUMN.

Dalam pemberian penjaminan pemerintah, Kemenkeu bersama Kementerian BUMN berkomitmen melakukan pengelolaan risiko fiskal BUMN secara komprehensif serta mengedepankan tata kelola yang baik (good governance).

Komitmen ini diperkuat dengan ditandatanganinya Pakta Manajemen Risiko antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu, Luky Alfirman, dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely.

Luky mengatakan menyampaikan Kemenkeu merespons adanya potensi risiko default dari pemberian jaminan, dengan membangun framework pengelolaan risiko fiskal yang terukur dan pruden.

Pengelolaan risiko dilakukan sejak tahap permohonanpenjaminan oleh BUMN dengan mempertimbangkan batas maksimal penjaminan dan proses asesmen terhadap kemampuan bayar BUMN.
Halaman Selanjutnya....