Sinergi Antarlembaga Dilakukan untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

"BUMN pemohon harus menyampaikan risk mitigation plan atas fasilitas pembiayaan yang akan dijamin Pemerintah, serta menyusun komitenkinerja berkelanjutan pada saat penjaminan diterbitkan yang ditandatangani oleh Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan BUMN terjamin yang diwakili oleh Komisaris dan Manajemen," katanya dalam workshop yang digelar Kemenkeu bersama Kementerian BUMN dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Selasa (14/6).

Luky juga menjelaskan pengelolaan risiko dilakukan secara berkesinambungan setelah pemberian penjaminan diterbitkan melalui kewajiban monitoring bersama dan pembaharuan risk mitigation plansecara berkelanjutan.

Pihaknya juga akan mengalokasikan kewajiban penjaminan di APBN dalam bentuk dana cadangan penjaminan.

Sementara itu, Nelly, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada BUMN Karya yang telah berkontribusi dalam pembangunan proyek strategis, diantaranya jalan tol Trans Jawa dan jalan tol Trans Sumatra.

Namun, dengan situasi yang volatile saat ini perlu diidentifikasi area yang sangat vulnerable kemudian memperbaikinya, serta menjadi lebih prudent, baik dalam proyeksi maupun representasi laporan keuangan.
Halaman Selanjutnya....