Setiap Hari Mesti "Blusukan"

Saya diterima Pak Menteri PUPR. Sebelumnya, saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekda untuk segera menghadap Pak Basuki. Pertama, disinergikan yang mesti dilakukan pemerintah daerah dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ini khususnya secepatnya penanggulangan banjir.

Lalu, terkait setelah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, apakah Jakarta akan mempertahankan daerah khusus?

Jadi, perpindahan Ibu Kota Negara, tentu pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan Ibu Kota ke IKN. Yang pertama untuk membahas masa depan Jakarta mesti berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, juga dengan para ahli hukum terkait Tata Negara. Selain itu juga berdiskusi dengan Bappeda. Dari hasil diskusi, lalu nanti kita bawa ke Bappenas, Kemendagri, dan tentu saja berdiskusi dengan Bapak Presiden.

Contoh kecil saja. Misalnya, kementerian-kementerian mesti pindah maka pemerintah Provinsi DKI harus menyelesaikan tata ruangnya. Setelah ditinggalkan, perkantoran kementerian mesti dibahas dengan pemerintah pusat, mau diapakan, atau mau untuk apa. Misalnya, apakah untuk ruang bisnis. Nah, gedung-gedung atau bangunan-bangunannya kan milik pemerintah pusat. Ini bagaimana nantinya. Kita perlu membahas dengan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.

Bagaimana persiapan menjelang tahun politik?
Halaman Selanjutnya....