Setiap Hari Mesti "Blusukan"

Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan yang sudah habis masa jabatannya. Heru telah dilantik Mendagri, Senin (17/10). Heru Budi Hartono memang tak awam menangani Jakarta. Sejumlah jabatan sudah pernah disandang, seperti Wali Kota Jakarta Utara.

Lalu, bagaimana kiprah dan rencana kerja setelah berada menjabat Gubernur DKI Jakarta. Apa saja yang akan dikerjakan dan prioritas? Untuk mengetahui lebih jauh, wartawan Koran Jakarta, Yohanes Abimanyu, secara khusus mewawancarai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Berikut petikannya.

Bagaimana reaksi Bapak setelah dilantik menjadi Pj Gubernur?

Pertama, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan, baik dari pemerintah pusat, tokoh, maupun seluruh media. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi ini adalah tugas yang diperintah langsung oleh Presiden. Beberapa media bertanya, apa yang harus ditindaklanjuti.

Sebenarnya, secara umum dari dulu Jakarta sudah ada permasalahan. Sebut saja banjir, macet, dan tata ruang. Mendagri setelah melantik juga mengingatkan, hati-hati tahun depan bisa ada krisis ekonomi.

Apakah ke depan, pengaduan masyarakat model Basuki Tjahaja Purnama dan Joko Widodo terus dipertahankan?

Ya, begitu. Saya sudah mengarahkan seluruh pejabat DKI. Nanti ada poin-poin. Kepada sekda dan asisten saya minta perwakilan dari wilayah. Tiap wali kota menyiapkan tiga tenaga tiap hari bergantian. Nanti diatur yang piket, mulai dari pukul 08.00-09.00 WIB. Aduan masyarakat dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan.

Prosedur pengaduannya seperti apa, dan nanti hari apa saja?

Senin-Kamis. Soalnya, kalau Jumat waktunya sangat terbatas karena ada yang mau jumatan dan sebagainya. Tapi waktunya cukup pukul 08.00-09.00. Sebab, di wilayah juga sudah ada tempat pengaduan di kantor kelurahan dan kecamatan.

Bapak sudah bertemu Menteri PUPR Basuki. Apa membahas banjir dan pembebasan lahan?

Saya diterima Pak Menteri PUPR. Sebelumnya, saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekda untuk segera menghadap Pak Basuki. Pertama, disinergikan yang mesti dilakukan pemerintah daerah dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ini khususnya secepatnya penanggulangan banjir.

Lalu, terkait setelah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, apakah Jakarta akan mempertahankan daerah khusus?

Jadi, perpindahan Ibu Kota Negara, tentu pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan Ibu Kota ke IKN. Yang pertama untuk membahas masa depan Jakarta mesti berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, juga dengan para ahli hukum terkait Tata Negara. Selain itu juga berdiskusi dengan Bappeda. Dari hasil diskusi, lalu nanti kita bawa ke Bappenas, Kemendagri, dan tentu saja berdiskusi dengan Bapak Presiden.

Contoh kecil saja. Misalnya, kementerian-kementerian mesti pindah maka pemerintah Provinsi DKI harus menyelesaikan tata ruangnya. Setelah ditinggalkan, perkantoran kementerian mesti dibahas dengan pemerintah pusat, mau diapakan, atau mau untuk apa. Misalnya, apakah untuk ruang bisnis. Nah, gedung-gedung atau bangunan-bangunannya kan milik pemerintah pusat. Ini bagaimana nantinya. Kita perlu membahas dengan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.

Bagaimana persiapan menjelang tahun politik?

Persiapan kan sudah ada aturan tatanannya. Ada KPU dan Bawaslu. Jadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan sendiri. Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi. Bahkan nanti juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Jadi perlu koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kapolda. Saya akan ajak bicara jauh-jauh hari. Saya akan berkeliling bertemu dengan beliau-beliau untuk berdiskusi, menyiapkan pemilu.

Terkait banjir, apakah ada strategi khusus menanganinya?

Banjir kan sudah saya jelaskan. Banjir itu sebenarnya ada tiga penyebab: rob, hujan yang turun di DKI Jakarta, dan kiriman. Kita bicara terkait rob, maka kita harus antisipasi dengan membangun waduk di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Berikutnya, kalau bisa dengan pusat NCICD (tanggul raksasa), dan mungkin beberapa lokasi tertentu di Jakarta Utara seperti Cilincing perlu tanggul. Lalu, sebagian Jakarta Barat tanggulnya harus diperbaiki dan disambung.

Selain itu, juga perlu revitalisasi saluran-saluran air dan pengurasan. Ini dilakukan dalam waktu jangka dekat. Perlu segera diadakan penguatan-penguatan pompa air yang ditaruh di tempat-tempat strategis, terutama yang sering banjir dan membuat macet. Berikutnya, menyangkut banjir kiriman, penanganannya perlu sinergi. Ini saya akan membahas dengan Pak Basuki untuk bisa bersinergi dengan membahas Waduk Ciawi, Sukamahi, sodetan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan program normalisasi sungai dan sumur resapan?

Terkait normalisasi kita lihat ya seperti apa, sedangkan program sumur resapan itu bagus. Tentu sumur resapan bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang memang cekung di mana sungainya di atas. Nah, daerah di bawah sungai, bisa dibuat resapan. Itu nanti kita lihat. Ini perlu dibicarakan dengan Ketua DPRD.

Jadi, ada sebuah kalimat, "Jangan melihat program itu siapa yang membuat, tapi lihatlah program itu untuk siapa." Jadi, program sumur resapan itu tidak buruk juga ya. Yakinlah di beberapa tempat tertentu seperti Jakarta Selatan yang memang cekung, perlu ada resapan. Banyak sungai di Jakarta Selatan di atas. Banyak daerah di bawah sungai. Ini yang perlu dibuat sumur resapan. Sekali lagi nanti kita lihat. Program resapan mungkin cukup baik. Cuma volume dan penempatannya yang harus dilihat lagi. Apalagi program dibuat dinas-dinas yang sudah pengalaman.

Penanganan banjir juga akan ada relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung?

Ya kita lihat nanti. Kan banyak konsep. Misalnya, normalisasi Sungai Ciliwung bisa dengan membersihkan atau mendalamkan. Nanti koordinasi dengan teman-teman TNI/Polri. Kita bisa mengeruk seperti tahun 2015 lalu, saya bersama Pak Jokowi waktu itu beliau menjabat sebagai Gubernur. Kita telusuri Sungai Ciliwung sampai dengan Kampung Melayu. Kita keruk dan bersihkan salurannya. Kita dalamkan dan tidak harus relokasi. Tidak harus normalisasi besar-besaran. Kita lihat titik-titik tertentu yang harus dinormalisasi.

Bapak sempat bertemu Anies Baswedan, membahas apa saja?

Jadi, saya hanya diundang makan siang oleh Anies Baswedan. Ya, ngobrol-ngobrol ringanlah sambil makan siang. Memang ada beberapa hal yang beliau perlu sampaikan ke saya, antara lain pelayanan harus berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Hampir samalah program-program penanganan banjir dan bicara juga pemulihan ekonomi.

Apakah Anies ada titipan program-program?

Tidak ada. Secara umum, ya secara umum, hanya masalah penanganan pelayanan masyarakat. Lebih banyak membahas menu makanan.

Apa pesan Presiden Joko Widodo dalam merapikan Jakarta?

Jadi, Presiden menyampaikan kepada saya secara garis besar ada tiga hal yaitu penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas. Terkait kemacetan lalin, sebenarnya DKI sudah memiliki blue print mengenai pengelolaan bus Transjakarta yang bagus mulai dari Sutiyoso, dilanjutkan Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan sampai sekarang. Tentunya program itu bisa kita lanjutkan. Lalin tentunya menyangkut transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota.

Nanti ada dari Pulogadung sampai Dukuh Atas. Presiden juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya sekarang sudah jadi seperti LRT. Terkait banjir, semua gubernur sudah menanggulangi. Saya akan melanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir. Misalnya, normalisasi sungai dan tempat-tempat tertentu yang memang tidak ada saluran airnya. Nanti dibuat sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak. Nanti, saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Bagaimana Bapak mengatasi kemacetan Jakarta?

Kami bersama dengan Polda Metro Jaya membahas banyak hal secara kesatuan terutama persoalan kemacetan dan masalah-masalah secara umum. Dari awal, seluruh stakeholder harus bersama-sama duduk membicarakannya, termasuk soal kemacetan. Membangun Jakarta bersama-sama maka mengatasi kemacetan juga bersama-sama. Saya kira itu garis besarnya.

Saat ini musim hujan, apa langkah awal yang akan Bapak kerjakan?

Saya waktu dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Utara Tahun 2014 juga pas banjir-banjirnya. Kita ke lapangan bersama Kementerian PUPR. Saya sudah komunikasi mana bisa ditanggulangi dalam waktu cepat. Nanti kita lihat per lokasi. Saya juga sudah bicara dengan Ketua DPRD untuk sama-sama lihat yang bisa dipercepat kita lakukan.

Apakah Bapak Akan sering blusukan?

Ya, saya banyak beberapa program. Setiap hari harus keliling melihat-lihat. Ya, harus setiap hari mesti blusukan.

Bapak akan blusukan ke mana saja?

Kalau terkait dengan banjir, kita bisa melihat ke Waduk Pluit, Pintu Air Manggarai, Kali Krukut, dan Banjir Kanal Barat.

Kemudian, Kali Angke perlu juga kita lihat. Kali Angke ini sudah kita normalisasi dua tahap tahun 2008 dan 2010. Itu sudah lebar. Tinggal kita maintenance dengan mengeruk. Bisa juga kita melihat ke sekitar Kalibaru. Kita lihat nanti kalau Waduk Pluit ada rob. Tentunya saya tidak ahli, teman-teman Dinas Sumber Daya Air bisa menjelaskan di lapangan.

Setelah menjadi Pj Gubernur, apakah tetap mengurus agenda Presiden?

Saya tidak masalah dengan agenda Setpres. Ya kan di sini ada pejabat pelaksana harian yang bisa menggantikan saya.

Apakah sudah ada yang akan menggantikan tugas Bapak di Setpres?

Belum tahu. Kan pilihannya bisa deputi atau Karo Protokol. Itu kita serahkan ke Mensesneg.

Pekerjaan rumah mulai banyak seperti penataan Kampung Bayam, apa perlu gusur warga?

Ya, nanti saya tanya Wali Kota Jakarta Utara, apakah itu sudah terdata oleh PT KAI bahwa mereka memang masyarakat kita yang ada di sana. Kita cari kalau ada rumah susun kosong, mereka kita tempatkan di sana. Saya tidak tahu apakah di Rusun Pasar Rumput Rumah masih ada yang kosong. Jumlahnya kira-kira berapa? Enggak banyak, sekitar 200 ya. Saya rasa PT KAI juga sudah memikirkannya.

Baru-baru ini ada masalah antara terkait gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak dan menimbulkan kematian. Bagaimana mengatasi?

Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan perawatan kepada korban. Saya akan meninjau fasilitas kesehatan setiap puskesmas di Jakarta. Penderita gagal ginjal akut anak di Jakarta memang cukup tinggi. Meski begitu, yang dirawat di puskesmas Jakarta, kebanyakan bukan warga DKI. Dari data Januari sampai Oktober, kasus gangguan ginjal akut mencapai 71. Rinciannya, 60 kasus balita dan 11 usia 0-18 tahun. Korban meninggal 40 kasus.

Apakah DKI siap jadi rujukan daerah lain?

Tentu saja siap. Kepala Dinas Kesehatan DKI sudah minta kepada semua puskesmas untuk mempersiapkan diri menerima pasien. Kita juga siapkan Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Duren Sawit, dan sebagainya.