Serapan Rendah, SKPD Disanksi

Saat ini, ungkapnya, Gubernur DKI Jakarta, telah memasukkan komponen serapan anggaran, kinerja, hingga aduan masyarakat ke dalam penilaian TKD. Ia juga mengapresiasi TKD berdasarkan pencapaian kinerja kini dibebankan ke eselon III dan IV.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, rendahnya serapan anggaran disebabkan karena buruknya perencanaan. Selama rapat kerja dengan beberapa SKPD, Gembong mengaku sering menemukan rencana anggaran hasil contekan tahun sebelumnya.

"Ya copy paste (menyalin) terus. Makanya, kenapa saya katakan perencanaan kita tidak matang. Karena ketika pembahasan APBD, itu kelihatan saat mengajukan anggaran begitu serampangannya. Cuma sekedar copy paste dari tahun kemarin," kata Gembong.

Menurutnya, seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyalinan rencana kerja secara tanpa kajian mendetail. Padahal, katanya, SKPD itu memiliki target untuk mengejar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, program kerja dan penganggarannya harus direncanakan secara matang.

"Kan gini, ketika perencanaan matang maka time schedulenya paham betul. Nah, mereka Tika mengikuti schedule itu sehingga kerja di ujung tahun. Alhasil, ketika pekerjaan itu meleset, ketika ada kesalahan administrasi dan sebagainya, semua jadi berantakan. Maka penyerapan pun rendah," jelasnya. pin/P-5