Serapan Rendah, SKPD Disanksi

Meski demikian, Anies mengaku belum bisa menyebutkan hasil serapan anggaran tahun 2018 karena belum ada evaluasi menyeluruh. Hingga saat ini, pihaknya masih terus melakukan pembayaran untuk beberapa pekerjaan yang sudah kelar. Dia mengatakan, akan mengubah ritme kerja SKPD agar tingkat serapan anggaran tidak membengkak di penghujung tahun.

"Dari program-program kita itu proses tendernya baru dilaksanakan di semester ke-2, padahal bisa dilakukan di semester 1. Jadi kenapa kemudian di ujung baru tinggi. Karena proses tendernya dikerjakan di bulan-bulan awal. Jadi nggak bisa kita mengoreksi di ujungujungnya," ungkapnya.

Pemotongan Tunjangan

Wakil DPRD DKI Jakarta M Taufik mengusulkan agar pimpinan masing-masing SKPD dikenakan sanksi dengan pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD). Ia menyayangkan bila selama ini pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat TKD penuh padahal kerjanya tak maksimal.

"Ini masa TKD 100 persen serapannya 70 persen? Aneh nggak? Mestinya komponen terbesar dari serapan. Yang terlibat dalam sistem itu dihukum TKD dong. Jangan satu titik gitu loh. Padahal yang terlibat ada tiga, itu juga harus dihukum jangan satu," kata Taufik.
Halaman Selanjutnya....