Serapan Anggaran Pangan Rendah

JAKARTA - DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran ketahanan pangan tahun ini. Padahal, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan untuk menjaga stabilitas harga pangan menyusul ancaman krisis pangan global. Namun, eksekusi kementerian teknis di lapangan jauh dari harapan. Kondisi ini menandakan buruknya pengelolaan anggaran.

"Saya heran juga realisasi anggaran ketahanan pangan masih rendah, baru mencapai 40,7 persen per 30 September 2022. Ini perlu ketegasan pemerintah menggenjot belanja anggaran ketahanan pangan," tegas Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Anggota DPR RI itu menilai penambahan anggaran ketahanan pangan hingga 95 triliun rupiah pada 2023 sebagai keputusan tepat dalam mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan. Meskipun begitu, dirinya mengingatkan setiap pemangku kebijakan untuk lebih optimal memanfaatkan dana sebesar itu demi tercapainya program ketahanan pangan nasional.

"Satu sisi penambahan anggaran ketahanan pangan sampai 95 triliun rupiah bagus, tetapi di sisi yang lain komitmen pemerintah pusat maupun daerah harus seiring dengan semangat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu saya optimis Indonesia kuat dan bebas dari ancaman krisis pangan," tutur legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Dia tegaskan komitmen Presiden untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional bisa terealisasi dengan baik apabila setiap kementerian dan lembaga terkait bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan nasional. "Pak Jokowi berulang kali menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan produksi dan menjamin ketercukupan pangan dalam negeri, ini yang harus dipegang oleh setiap kementerian dan lembaga. Semua perlu berjalan beriringan agar ketahanan pangan kita betul-betul terealisasi," tukas Gus Muhaimin.
Halaman Selanjutnya....