Senator Tingkatkan Tekanan ke Biden untuk Tunda Larangan TikTok

WASHINGTON - Anggota parlemen yang mendesak Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, untuk memberikan penangguhan hukuman guna mencegah TikTok ditutup di AS paling cepat pada 19 Januari, bertambah banyak. Mereka memperingatkan jutaan kreator dan bisnis dapat dirugikan, kalau TikTok ditutup.

"Kami meminta kemampuan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini secara rasional agar TikTok tidak ditutup. Mari kita tarik napas, coba mundur, beli waktu, coba cari tahu ini," kata Senator Demokrat, Ed Markey, Kamis (16/1). 

Dikutip dari The Straits Times, pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, berbicara kepada Biden dan mendesaknya untuk memperpanjang batas waktu pemilik aplikasi itu dari Tiongkok, ByteDance, untuk menjual aset TikTok di AS dan mencegah pelarangan aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika. 

"Jelas dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan pembeli Amerika dan tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan jutaan orang Amerika, dari begitu banyak influencer yang telah membangun jaringan pengikut yang baik," kata Schumer.

Kongres pada bulan April memerintahkan ByteDance untuk menjual TikTok dalam waktu 270 hari, dengan alasan masalah keamanan nasional.

Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari mengatakan “pengumpulan sejumlah besar data sensitif oleh TikTok tentang 170 juta warga Amerika dan kontak mereka menjadikannya alat yang ampuh untuk spionase” bagi Tiongkok.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan mengingat batas waktu 19 Januari jatuh pada akhir pekan libur sehari sebelum pelantikan maka pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab pemerintahan berikutnya.

Gedung Putih sebelumnya mengatakan Biden tidak berencana untuk mengeluarkan perpanjangan.

Pada tanggal 15 Januari, TikTok berencana untuk menutup operasi aplikasi media sosialnya di AS pada tanggal 19 Januari, ketika larangan federal mulai berlaku, kecuali penangguhan hukuman pada menit-menit terakhir.

Beri Perpanjangan

Markey dan sesama senator Demokrat, Cory Booker dan Chris Van Hollen menulis surat kepada Biden untuk memintanya memberikan perpanjangan.

"Selama beberapa hari terakhir, sudah jelas tanpa tindakan dari Anda, TikTok kemungkinan akan ditutup pada hari Minggu, dengan konsekuensi serius bagi 170 juta warga Amerika dan 7 juta bisnis yang bergantung pada TikTok," tulis para senator. 

"Pemerintahan Anda merupakan kesempatan terakhir untuk menghindari penutupan TikTok pada hari Minggu," tulis mereka.

Sementara itu, penasihat keamanan nasional baru Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, Mike Waltz, pada Kamis (16/1), mengatakan pemerintahan baru akan tetap menjalankan TikTok di AS jika ada kesepakatan yang layak, dalam kemungkinan penangguhan hukuman bagi aplikasi video populer milik Tiongkok tersebut.

"Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah TikTok ditutup," kata Mike Waltz, kepada Fox News, sambil menunjuk pada ketentuan dalam undang-undang yang mengizinkan perpanjangan 90 hari jika ada kemajuan signifikan menuju divestasi.

“Pada dasarnya hal itu memberi Presiden Trump waktu untuk terus menjalankan TikTok,” kata Waltz, yang dipilih Trump untuk menjadi penasihat keamanan nasionalnya.

Mahkamah Agung AS akan memutuskan apakah menegakkan hukum dan mengizinkan TikTok dilarang pada 19 Januari tanpa adanya divestasi, membatalkan hukum atau menghentikannya untuk memberi para hakim lebih banyak waktu untuk membuat keputusan.

Pengadilan mengatakan pihaknya mungkin akan mengeluarkan putusan pada tanggal 17 Januari, tetapi seperti biasa, tidak menyatakan kasus mana yang akan diputuskan.

Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer,  mengatakan TikTok harus diberi lebih banyak waktu, meskipun ia menekankan aplikasi tersebut memiliki terlalu banyak risiko keamanan yang tidak dapat diabaikan.

"Jelas diperlukan lebih banyak waktu untuk menemukan pembeli Amerika dan tidak mengganggu kehidupan dan penghidupan jutaan warga Amerika," kata Schumer, seraya menambahkan Demokrat mencoba meloloskan RUU yang memperpanjang batas waktu untuk menemukan solusi menjadi 270 hari.

“Saya akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump dan kedua belah pihak untuk menjaga TikTok tetap berjalan sambil melindungi keamanan nasional kita.”

Komentar Schumer, yang merupakan pendukung kuat undang-undang yang disahkan pada bulan April untuk memaksakan penjualan, merupakan tanda meningkatnya kekhawatiran di kalangan tokoh Demokrat terkemuka tentang dampak potensial dan kejatuhan politik dari penutupan TikTok.

Trump pernah mendukung pelarangan aplikasi tersebut tetapi mengubah pendiriannya pada tahun 2024.

Perubahannya terjadi di tengah makin banyaknya tanda-tanda dukungan terhadap kampanye kepresidenannya di kalangan eksekutif teknologi dan tawaran dari donor Partai Republik, Jeff Yass, yang memiliki saham besar di ByteDance.

Trump juga menggunakan TikTok selama kampanye sebagai cara untuk meraup keuntungan dari pemilih yang lebih muda pada pemilihan tanggal 5 November.

The New York Times melaporkan Trump sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang akan mengizinkan TikTok untuk terus beroperasi meskipun ada larangan hukum hingga pemilik baru ditemukan.

Tidak langsung jelas apakah Trump memiliki kewenangan untuk melakukannya, mengingat persyaratan divestasi hukum yang diberlakukan oleh Kongres.

Seorang juru bicara transisi Trump, Karoline Leavitt, mengatakan Presiden Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk menyelamatkan TikTok, dan tidak ada pembuat kesepakatan yang lebih baik daripada Donald Trump.

Sebagai tanda menghangatnya hubungan antara Trump dan TikTok, CEO aplikasi video tersebut, Chew Shou Zi, akan menghadiri pelantikan presiden pada 20 Januari dan duduk di podium bersama tamu undangan penting lainnya. 

Meski begitu, sejumlah politisi Republik dan Demokrat tetap khawatir mengenai kepemilikan aplikasi tersebut oleh Tiongkok, karena menganggap Beijing dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengumpulkan data warga negara AS dan menyebarkan propaganda ke publik.

“Trump berbicara banyak soal Tiongkok dan ingin melarang TikTok – seperti yang diinginkan banyak anggota Partai Republik,” tulis Perwakilan Frank Pallone, Demokrat tingkat atas di Komite Energi dan Perdagangan, di platform media sosial X.

"Namun sekarang dia mengundang CEO TikTok untuk duduk di sampingnya saat pelantikannya, meskipun TikTok terkait dengan PKT (Partai Komunis Tiongkok) dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita. Pesan apa yang ingin disampaikan?"

Prospek larangan TikTok telah memicu beberapa pengguna untuk mencari alternatif, dengan aplikasi media sosial Tiongkok, Xiaohongshu memperoleh hampir tiga juta pengguna di AS dalam satu hari di awal minggu ini, menurut firma analitik Similarweb.