Sembilan Perusahaan Tiongkok, Termasuk Xiomi, Masuk Daftar Hitam AS

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden DonaldTrumpmerilis sembilan perusahaan Tiongkok yang dimasukkan dalam daftar hitam baru negara tersebut. Sembilan perusahaan itu dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok dan militer Tiongkok. Dua di antara sembilan perusahaan itu adalah raksasa ponsel Xiaomi dan industri pesawat terbang Comac.

Perusahaan-perusahaan itu akan dikenakan larangan investasi AS. Itu artinya investor AS harus melepaskan kepemilikan saham mereka di perusahaan-perusahaan tersebut pada 11 November 2021.

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dan Comac tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sementara itu, Xiaomi menegaskan bahwa perusahaannya tidak dimiliki, dikendalikan atau berafiliasi dengan militer Tiongkok. Mereka akan mengambil tindakan yang sesuai mengikuti perintah tersebut.

Daftar hitam ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk mewarisi kebijakannya yang kerasnya terhadap Tiongkok menjelang lengser dari kursi kepresidenan.

Langkah tersebut akan semakin meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dengan AS. Tim transisi Presiden terpilih AS Joe Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ini bukan perintah eksekutif pertama Trump yang menjadikan aplikasi asal Tiongkok sebagai sasaran. Sebelumnya, Trump juga telah menandatangani perintah eksekutif berisi larangan penggunaan delapan aplikasi Tiongkok, termasuk Alipay, WeChat Pay.

Selain Alipay dan WeChat Pay, perintah eksekutif Trump melarang QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, CamScanner, dan WPS Office.

AS melarang transaksi menggunakan delapan aplikasi perangkat lunakTiongkokitu.

Trump menuding aplikasi-aplikasi tersebut dapat mencuri data pengguna dan memberikannya ke pemerintah dan militer Tiongkok. Perilaku perusahaan Tiongkok yang membocorkan data pengguna ke militer Tiongkok itu dianggap Trump dapat membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat.

Seorang pejabat AS mencatat perintah itu dan memberi Departemen Perdagangan waktu 45 hari untuk bertindak. Meski demikian, Departemen Perdagangan AS berencana melakukan tindakan sebelum 20 Januari ketika Trump meninggalkan Kantor Kepresidenan guna mengidentifikasi transaksi mana saja yang dilarang.

Setiap transaksi yang dilarang oleh administrasi Trump kemungkinan akan menghadapi tantangan dari pengadilan. Hal itu seperti yang dialami Departemen Perdagangan AS sebelumnya ketika ada perintah eksekutif yang melarang transaksi menggunakan WeChat dan pemblokiran. Perintah eksekutif itu dimentahkan putusan pengadilan AS yang menganggap Trump menyalahi kewenangan hukumnya.TikTok.SB/AFP/P-4