Sekuritisasi KPR Masih Tertinggal

BADUNG - Pengembangan sekuritisiasi aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia masih memerlukan harmonisasi peraturan yang lebih memadai agar sumber pendanaan perumahan bagi masyarakat dapat lebih beragam, tidak hanya mengandalkan sumber konvesional dari perbankan

"Pasar sekuritisasi aset sebagai pembiayaan sekunder di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia dan Jepang," kata Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo, dalam seminar "2017 ASEAN Fixed Income Summits" (AFIS) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (7/9).

Padahal sekuritisasi KPR digadang-gadang menjadi alternatif pendanaan bagi pembiayaan perumahan. Di Indonesia, masih terdapat kekurangan kebutuhan perumahan bagi masyarakat (backlog) sebesar 11,4 juta unit dan kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. "Kita perlu melihat gambaran pembiayaan sekunder perumahan di Malaysia yang sudah lebih maju, begitu juga di Jepang," ujarnya.

Ananta mencontohkan perusahaan pembiayaan sekunder di Malaysia, Cagamas, terus berkembang karena di Negeri Jiran tersebut peraturannya sudah memadai. Misalnya, Cagamas dapat memperoleh dana dari penerbitan obligasi berdenominasi mata uang asing seperti dolar AS ataupun Yuan.

"Kenapa dia bisa? karena Cagamas punya peringkat obligasi yang sama dengan obligasi negaranya. Dengan begitu, dia bisa dapet dollar AS, tapi bisa langsung dilindung nilai (hedging), jadinya lebih aman ke ringgit Malaysia," papar Ananta. SMF, kata Ananta, sedang mengupayakan kemudahan pendanaan itu juga dapat dilakukan di Indonesia. "Indonesia belum bisa seperti itu.
Halaman Selanjutnya....