Sektor Pertanian Harus Ditata Ulang

Negara harus melakukan intervensi terbatas guna menghilangkan sumber distorsi bisnis pangan, terutama perilaku parasit pengusaha besar.

Jakarta - Pengelolaan sektor pertanian saat ini harus ditata ulang seiring munculnya kondisi anomali di pasar, yang ditandai dengan disparitas pangan kian melebar. Sebab, kebijakan pengelolaan sektor tersebut telah menimbulkan ketidakadilan bisnis pangan.

Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) mengungkapkan adanya keanehan di pasar yang berlangsung alam karena pada puncak piramida bisnis pangan struktur pasarnya cenderung oligopolistik meskipun di tingkat petani struktur pasarnya sudah demokratis. Pengusaha pangan besar memanfaatkan kelemahan sistem logistik dan distribusi yang belum efisien dan rantai pasok terlalu panjang.

"Struktur pasar dan perilaku pasar belum adil dan seimbang sehingga terlihat nyata tingginya disparitas harga antara di produsen dan konsumen," ujar Ketua Umum MAI, Fadel Muhammad, di Jakarta, Minggu (23/7), melalui keterangan tertulis terkait penggerebekan Gudang Beras PTIndo Beras Unggul (IBU), di Bekasi, Jawa Barat, pada 20 Juli lalu.

Menurut Fadel, secara umum dalam bisnis pangan, yakni beras, jagung, bawang merah, cabai, gula, daging sapi, daging ayam, telur, dan minyak sawit. Dia mengungkapkan middleman atau pedagang meraup untung di atas profit normal. Bahkan, dia menilai untuk sembilan komoditas pangan strategis, para pelaku bisa memperoleh 463 triliun rupiah setahun, sementara petani memperoleh harga rendah dan profit marjin sekitar 105 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....