Sekjen PBB Serukan AS Perbanyak 'Pengecualian' di Penghentian Bantuan
Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara kepada pers di luar Ruang Dewan Keamanan di markas besar PBB di New York, pada 5 Desember 2024.
Foto: ANTARA/XinhuaPBB - Sekjen PBB Antonio Guterres meminta Amerika Serikat agar memberikan pengecualian terhadap pengiriman bantuan krusial dari kebijakan penghentian sementara bantuan luar negerinya yang berlaku secara luas, demikian disampaikan oleh Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, Senin (27/1).
Guterres "memperhatikan dengan prihatin" pengumuman penghentian sementara bantuan luar negeri AS, kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Sekjen PBB menyerukan agar adanya "pengecualian" tambahan dipertimbangkan guna memastikan keberlanjutan pengiriman bantuan pembangunan dan kegiatan kemanusiaan yang krusial bagi komunitas-komunitas paling rentan di seluruh dunia, yang kehidupan dan penghidupannya bergantung pada dukungan ini, tutur sang jubir.
Guterres berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru AS terkait penyediaan dukungan pembangunan yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang tengah bergumul dengan tantangan tersulit yang dihadapi negara-negara berkembang, ungkap Dujarric.
"AS merupakan salah satu penyedia bantuan terbesar, dan sangatlah penting bagi kita untuk bekerja secara konstruktif guna bersama-sama membentuk jalur strategis ke depannya.," katanya, menambahkan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat (24/1) pekan lalu memerintahkan penghentian sementara hampir semua bantuan luar negeri yang diberikan oleh Departemen Luar Negeri AS.
Dengan langsung diberlakukan selama 90 hari, arahan Rubio mewajibkan staf Departemen Luar Negeri AS untuk mengeluarkan "perintah penghentian" pada hampir semua "pemberian bantuan asing yang ada," menurut laporan media.
Berita Trending
- 1 Setelah Trump Ancam Akan Kenakan Tarif Impor, Akhirnya Kolombia Bersedia Terima Deportasi dari AS
- 2 Respons CEO OpenAI tentang Model AI Tiongkok DeepSeek-R1: 'Mengesankan'
- 3 Diprediksi Berkinerja Mocer 2025, IHSG Sepanjang Tahun Ini Menguat 1,22 Persen
- 4 Tanpa Pengenaan Tarif ke Barang Impor, Produk Lokal Bakal Semakin Terpuruk
- 5 Thailand Ingin Kereta Cepat ke Tiongkok Beroperasi pada 2030