Segera Periksa Petugas Penyidik Polres Cirebon

Dengan demikian, menurutnya, permasalahan tersebut semestinya tidak terjadi apabila Polres Cirebon bertindak profesional serta memahami perbedaan antara perbuatan pidana, administratif, dan ketentuan alasan pembenar dalam hukum pidana. ICW juga mengingatkan peran masyarakat. Rakyat berhak memberi informasi perihal dugaan korupsi kepada penegak hukum. Hhak mendapat perlindungan hukum juga telah dijamin Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Sebab banyak pihak menilai, Nurhayati justru merupakan salah satu pelapor atau pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana Desa Citemu oleh kepala desa. Maka, penetapan Nurhayati sebagai tersangka oleh Polres Cirebon tersebut menuai kritik dan protes dari rakyat serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Dua Opsi

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo akan dilakukan koreksi terhadap penetapan P-21 dalam penanganan perkara Nurhayati yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. Koreksi ini, kata Dedi, berdasarkan hasil gelar perkara penyidik Bareskrim Polri Jumat (25/2) lalu, dilanjutkan koordinasi bersama Kejaksaan Agung.

Dari hasil koordinasi ada dua opsi. Pertama akan dilakukan koreksi terhadap penetapan P-21.Opsi kedua, kata Dedi, penyidik kepolisian akan melimpahkan berkas perkara yang sudah dinyatakan P-21 ke kejaksaan. Setelah itu, kejaksaan akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) sesuai dengan undang-undang kejaksaan.