Sebanyak 180 Ribu Pegawai Bakal Dipindah ke Ibu Kota Baru

"Begitu juga warga lokal perlu diberikan pemahaman bahwa saat ini bukan merupakan daerah lagi, tetapi wilayah Ibu Kota negara Indonesia," katanya.

"Kedua pemahaman itu harus disambungkan antara pendatang dan masyarakat lokal, jadi perlu perhatian dan cara khusus untuk menyatukan itu," katanya seperti dikutip dari Antara.

Dia juga meminta untuk melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk menanamkan konteks wawasan kebangsaan karena permasalahan tersebut tidak bisa dianggap sederhana.

Wawasan kebangsaan tersebut harus benar-benar ditanamkan karena kepentingan negara, bukan kepentingan daerah atau segelintir orang. Wawasan kebangsaan tersebut menjadi pertimbangan agar Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara segera disahkan tanpa ada kekurangan.

Kepentingan Nasional
Halaman Selanjutnya....