Saracen, Anomali Berdemokrasi

Garis

Di dalam demokrasi, kebebasan berpendapat memang sangat dijamin, tetapi ada garis demarkasi yang harus diperhatikan. Garis demarkasi itu ketika tidak mengusik orang lain, apalagi berupa hoaks yang menyerang kepribadian atau martabat seseorang.

Dalam konteks itu, maka pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah solutif serta antisipatif. Tepatlah kiranya bila pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sampai Agustus 2017 telah memblokir hampir 6.000 situs dan account yang menjadi sumber tersebar-luasnya berita-berita berisi ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks.

Langkah antisipatif pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menekan laju persebaran hoaks mesti dipahami sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat akan batas kebebasan berekspresi dan seharusnya mengelola informasi. Kebijakan-kebijakan seperti itu jangan dipandang secara naif sebagai cara "dingin" pemerintah untuk membungkam kebebasan berpendapat, apalagi hanya untuk melemahkan oposisi.

Selain itu, langkah tersebut mesti dilihat sebagai upaya untuk meminimalisir kejahatan di jagat virtual. Kata "meminimalisir" sengaja digunakan karena untuk menghilangkan hoaks sama sekali utopia. Ini sama utopisnya dengan cerita dalam novel Altneuland (1902) karya Theodor Herzl yang berisi imajinasi tentang munculnya "masyarakat baru" yang hidup dalam suasana surgawi: surplus kebaikan dan defisit keburukan (kejahatan).
Halaman Selanjutnya....