Sanksi PBB untuk Korut Diblokir

NEW YORK - Tiongkok dan Russia pada Kamis (20/1) memblokir desakan AS untuk menjatuhkan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada lima warga Korea Utara (Korut) sebagai tanggapan atas peluncuran misil baru-baru ini oleh Pyongyang. Hal itu disampaikan oleh para diplomat kepada AFP.

Blokir Tiongkok datang sebelum pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang membahas soal Korut yang diajukan oleh Washington DC, dan diikuti oleh keputusan Russia untuk menentang proposal dari AS.

Tiongkok dan Russia telah lama menentang peningkatan tekanan terhadap Korut, bahkan meminta keringanan sanksi internasional karena alasan kemanusiaan. AS pun kini segera menyatakan ketidaksenangannya atas pemblokiran itu.

Pekan lalu, setelah Washington DC memberlakukan sanksi terhadap lima warga Korut yang terkait dengan program misil balistik negara itu, AS melakukan kampanye di dalam Dewan Keamanan beranggotakan 15 orang untuk memperpanjang sanksi PBB kepada lima orang yang sama.

Kementerian Keuangan AS mengatakan salah satu warga Korut yaitu Choe Myong Hyon, saat ini berada di Russia dan ia telah membantu Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua (SANS) Korut, yang juga sudah dikenai sanksi.

"Kami juga menargetkan sanksi bagi empat perwakilan organisasi bawahan SANS Korut yang berbasis di Tiongkok, yaitu Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak, dan Pyon Kwang Chol," demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Washington DC menuduh kelima warga Korut ini memiliki hubungan dengan program senjata negara itu dan pada Kamis, utusan AS untuk PBB memperingatkan bahwa kegagalan untuk menjatuhkan sanksi akan jadi kemenangan bagi untuk Pyongyang.

Butuh Waktu

Di bawah aturan PBB saat ini, periode pemblokiran berlangsung selama enam bulan. Setelah itu, anggota dewan lainnya dapat memperpanjang blok selama tiga bulan, satu hari sebelum proposal dihapus secara permanen dari meja perundingan.

Korut telah meluncurkan serangkaian uji coba misil dengan alasan bahwa mereka memiliki haknya yang sah untuk membela diri.

Pertemuan Dewan Keamanan tentang Korut pada Kamis adalah yang kedua kalinya digelar dalam 11 hari. Menurut Dubes Thomas-Greenfield, pertemuan-pertemuan ini dikhususkan untuk membahas tanggapan terhadap uji coba senjata Korut terbaru.

"Kita harus menanggapi mereka. Tindakan ini tidak dapat diterima," kata Thomas-Greenfield kepada Carnegie Endowment for International Peace, sebuah lembaga penelitian.

Sementara itu Wakil Duta Besar Russia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan kepada AFP bahwa Russia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari persoalan ini.

Pada pertemuan pertama pekan lalu, Dewan Keamanan PBB juga gagal mencapai konsensus sanksi dengan suara bulat atas uji coba peluncuran misil hipersonik Korut. Atas uji coba peluncuran itu, AS, Albania, Prancis, Irlandia dan Inggris, bersama dengan Jepang, telah bersama-sama meminta Pyongyang untuk menahan diri agar tidak menimbulkan tindakan destabilisasi lebih lanjut.

Namun pada Kamis sebelum pertemuan tertutup DK PBB, kantor berita KCNA melaporkan bahwa Korut mengisyaratkan akan mengakhiri moratorium uji coba nuklir dan misil balistik jarak jauhnya dengan alasan untuk mempersiapkan konfrontasi jangka panjang dengan AS. SB/AFP/I-1