Sangat Aneh, Negara Setiap Bulan Bayar Bunga Utang Obligasi Rekap ke Pengemplang BLBI

Jika menghitung carrying cost 20 persen maka kewajiban pemegang saham itu yang harus dibayarkan ke negara menjadi 197 triliun rupiah (dengan penghitungan bunga straight line) dan sampai saat ini pemerintah belum pernah menunjukkan bukti pembayarannya ke publik.

Anehnya, malah pemerintah tetap patuh membayar beban biaya bunga ke debitur yang sudah berlangsung selama 23 tahun dan akan terus berlanjut hingga pada 2043 mendatang. Dasarnya apa. Sementara itu, pemerintah dengan pandemi saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi rakyat harus bayar pajak untuk menutup utang para konglomerat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Bangkalan, Madura, sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, yang diminta pendapatnya mengatakan penggunaan uang rakyat untuk membayar bunga obligasi rekap BLBI sangat tidak adil. Seharusnya bukan tanggung jawab negara.

Dia pun meminta pemerintah agar berhenti berpihak dan membela para obligor dan debitor yang menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat tersebut.

"Praktik-praktik pemihakan itu bukan pembelajaran yang baik untuk penyelamatan aset dan ekonomi nasional, sama saja dengan memanjakan para obligor tanpa tanggung jawab sosial yang cukup untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Melihat kebijakan BLBI rasanya nyesek dan tidak adil jika dilihat dari perspektif kepentingan masyarakat kecil," kata Surokim.
Halaman Selanjutnya....