Sampah di TPA Burangkeng Bekasi Menggunung, Pengamat: Makin Parah, Pengelolaannya Amburadul

Menurut Bagong, situasi TPA Burangkeng yang dikelola dengan sistem open dumping dan semrawut mengindikasikan buruknya pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi. Dampaknya sangat krusial terhadap pencemaraan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika. Maka masyarakat sekitar yang dirugikan bertahun-tahun. Sistem open dumping merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap UU No. 18/2008, UU No. 32/2009.

Sampai saat ini Pemerintah Bekasi masih mengandalkan TPA Burangkeng sebagai penyelesaian akhir. Bagong mempertanyakan Pemda Bekasi terkait Perda tentang Pengelolaan Sampah turunan UU No. 18/2008 dan master plan pengelolaan sampah dari sumber hingga TPA.

"Saya mengusulkan dan meminta pada Pemkab Bekasi agar memperluaskan lahan untuk TPA Burangkeng pada tahun 2019. Perluasan lahan digunakan untuk membangun infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah skala menengah dan besar. Teknologi pengolahan sampah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi gunungan sampah di TPA," kata Bagong.

Namun, menurut Bagong, Bupati Eka Supriatmadja (alm) ketika itu menolaknya dengan alasan tertentu. Dan, lainnya mengatakan karena sudah terkurung dengan Perda RTRW sehingga tidak dapat menambah lahan. Hal ini dibenarkan oleh Nemin Kepala Desa Burangkeng, yang pernah menjadi angota DPRD Kabuapen Bekasi.

Para aktivis lingkungan, seperti Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) sejak 2019 memprediksi pengelolaan TPA Burangkeng akan mengalami turbulensi, atau krisis dua tahun kemudian. Salah satu operator alat berat yang pernah ditemui, memperkirakan akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 TPA Burangkeng tak mampu nampung sampah Kabupaten Bekasi.
Halaman Selanjutnya....