Salah Langkah Urus Papua, Pendekatan Keadilan Sosial Bisa Jadi Solusi

Kedua, pembangunan dengan skema afirmasi dalam bidang pemerintahan bagi OAP yang telah ditetapkan pemerintah belum disertai dengan skema pemberdayaan yang memadai.

Skema afirmasi dalam pemerintahan daerah di Papua tanpa pembangunan SDM birokrat yang memadai justru menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas kinerja pemerintah. Sebab, SDM birokrat yang tidak dibekali kecakapan dalam menjalankan roda pemerintahan akan semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di Papua.

Bersamaan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk melakukan investasi sosial melalui pengembangan SDM OAP yang kontekstual. Ini bisa dimulai dari sekolah dengan kurikulum khusus, memperluas cakupan beasiswa afirmasi, diklat ASN khusus OAP, hingga jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan untuk mengakselerasi kualitas pembangunan SDM sekaligus memastikan bahwa setiap talenta OAP berkesempatan mencapai mobilitas sosial.

Dua masalah di atas sejatinya berasal dari akar permasalahan yang sama, yaitu minimnya upaya pengakuan negara terhadap masyarakat asli Papua. Pengakuan yang dimaksud tidak hanya sekadar konsep mengenai pengakuan OAP yang dituangkan dalam kebijakan otonomi khusus yang telah diterapkan sejak tahun 2001.

Negara perlu mengintegrasikan kekhususan dan partisipasi nyata dari OAP dalam proses pembangunan Papua. Hal tersebut bisa ditempuh dengan cara mempertanyakan kembali efektifitas upaya modernisasi melalui pembangunan yang selama ini telah dilakukan negara.
Halaman Selanjutnya....