Salah Langkah Urus Papua, Pendekatan Keadilan Sosial Bisa Jadi Solusi

Pemaknaan yang salah

Selama ini, gestur politik pemerintah cenderung lebih mengutamakan pembangunan fisik dan politik penyeragaman tanpa memberi ruang kekhususan bagi OAP, alih-alih memperluas partisipasi dan mengakui identitas OAP.

Negara memaknai pembangunan melalui upaya modernisasi. Sementara itu, persoalan partisipasi dan pengakuan identitas yang dinilai sangat penting bagi OAP justru tidak mendapat perhatian yang memadai.

Padahal, OAP merupakan pihak yang baru belajar tentang kehidupan bernegara. Untuk itu, perlu adanya afirmasi dan akselerasi sumber daya manusia (SDM). Perbedaan pemaknaan atas pembangunan ini perlu difasilitasi pemerintah melalui perluasan ruang partisipasi dan upaya pengakuan kepentingan OAP disetiap rumusan kebijakan pembangunan Papua.

Semakin terpinggirkannya OAP dalam pembangunan telah memunculkan perasaan diperlakukan tidak adil. Perasaan ini yang seringkali menyulut konflik. Ini sejalan dengan data kami, dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), yang menunjukkan angka kekerasan yang terjadi di ranah masyarakat cenderung meningkat selama delapan tahun terakhir di Papua.
Halaman Selanjutnya....