Saatnya Menata Tata Ruang Nasional

PALANGKA RAYA - Anggota DPD, Agustin Teras Narang, menilai, sudah saatnya negara ini memikirkan upaya peninjauan kembali rencana tata ruang nasional dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif. "Penilaian itu sejak hadirnya UU Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, telah mendorong hadirnya investasi secara besar-besaran yang mengeruk sumber daya alam negara ini," kata dia, di Palangka Raya, Selasa (25/1).

Menurutnya, kini dengan hadirnya UU Cipta Kerja pun, semangat kapitalistik dan mengedepankan investor telah mengubah dan mengganti pasal dalam UU Penataan Ruang. Hal ini terlihat dari resentralisasi kewenangan investasi daerah ke pusat.

Alhasil, sepertinya ada suatu upaya di mana spirit pemerintah menarik investasi sebesar-besarnya, sehingga semua frasa dalam UU 26/2007 terkait investasi. Awalnya kewenangan daerah, lalu ditarik ke pusat. Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu pun menegaskan, sejatinya daerah memiliki kepedulian tinggi terhadap penataan ruang dan upaya menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat serta investasi.

"Sementara itu, resentralisasi kewenangan dalam UU Cipta Kerja, semakin menantang bagi upaya melindungi kepentingan masyarakat daerah dari investasi yang tidak terkendali," katanya. Menurut mantan anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2005 itu, efek berantai dari lemahnya penataan ruang, juga dapat dirasakan selama ini di Kalteng.

Hal itulah yang mendasari pemikiran dan penilaian. Sudah saatnya memikirkan upaya peninjauan kembali rencana tata ruang nasional dengan lebih terstruktur, sistematis, dan masif. "Dengan dukungan teknologi terkini, upaya ini mestinya dapat dilakukan dengan lebih baik," tambahnya.
Halaman Selanjutnya....