
Saat Pemerintah Fokus Pacu Swasembada Pangan, Petani Banyuasin Justru Keluhkan Harga Gabah Anjlok Masuki Musim Panen
Harga Gabah Anjlok
Foto: antaraJAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan optimistis dengan hasil budi daya padi pada Musim Tanam (MT) I-2024/2025. Program Brigade Pangan yang didukung oleh bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (pemda) setempat diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi petani.
Sosialisasi dilakukan secara intensif, termasuk door-to-door, melibatkan penyuluh serta petugas dari Kementerian Pertanian. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi petani.
“Kami telah melakukan sosialisasi program ini kepada kelompok tani dan membagi wilayah pertanaman seluas 1.000 hektare menjadi empat unit BP untuk mempermudah pelaksanaan,” ujar Koordinator Penyuluh Kecamatan Suak Tapeh, Banyuasin, Ariyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (10/1).
Namun, Ariyanto juga mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dihadapi petani, terutama harga Gabah Kering Panen (GKP) yang jatuh di bawah harga pemerintah saat memasuki musim panen. “Harga gabah saat ini masih jauh dari memadai," keluhnya.
Kasi Kelembagaan Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin David Purwandi melaporkan bahwa harga gabah di wilayah tersebut hanya berkisar antara 5.300-5.800 rupiah per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan topografi lahan yang rendah serta tanggul yang belum optimal, menyebabkan genangan air di sawah saat musim hujan.
Kepala Pusat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Perkebunan, Kuntoro Boga Andri saat meninjau operasional Oplah dan Brigade Pangan di Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh pada Kamis (9/1), sempatberdiskusi langsung dengan para petani di Lokasi BP Kecamatan Suak Tapeh.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Ini Tujuh Remaja yang Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Tawuran di Jakpus
- 2 Cemari Lingkungan, Pengelola 7 TPA Open Dumping Bakal Dipidana
- 3 Regulasi Jaminan Sosial Dirombak, Ini Aturan Baru dari Menaker
- 4 Penerbitan Surat Edaran THR Ditunda
- 5 Peran TPAKD Sangat Penting, Solusi Inklusi Keuangan yang Merata di Daerah
Berita Terkini
-
Beralih dari Bappebti, OJK Kini Pegang Kendali Aturan Derivatif Keuangan
-
Mitigasi Bencana Banjir, Pemprov DKI Mulai Lakukan Modifikasi Cuaca pada 11-20 Maret
-
Presiden Prabowo Minta KLH Dapat Kelola Sampah 100 Persen pada 2029
-
Inggris Desak Ukraina Kembeli Berunding dengan AS
-
Status Waspada, Tinggi Letusan Semeru Capai 1.100 Meter