Riset: Belajar dari 2019, Pemilu Serentak Bukan Solusi Atasi Politik Uang dan Jamin Independensi

Terbatasnya efek ekor jas ini karena komplikasi pemilu serentak yang dikombinasikan dengan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka (open-list PR) dan besaran daerah pemilihan atau district magnitude yang relatif besar. Survei publik LIPI menemukan, hanya sebagian kecil pemilih yang memilih partai politik tertentu (atau calegnya) dalam Pileg didasarkan pilihan mereka dalam Pilpres. Hanya sekitar 17% pemilih yang menjadikan dukungan partai politik terhadap capres-cawapres sebagai alasan utama memilih caleg/partai politik tertentu.

Elektabilitas partai pada akhirnya lebih banyak ditopang oleh faktor lain, termasuk kerja para caleg selama kampanye untuk memenangkan suara. Akibatnya, harapan bahwa Pemilu serentak akan memberikan kemenangan mayoritas bagi partai politik presiden terpilih dan koalisinya, yang kemudian akan memberi stabilitas dan dukungan lebih kuat bagi pemerintahan, tidak sepenuhnya terwujud.

4. Anggaran dan pembiayaan pemilu

Asumsi yang menyatakan bahwa pemilu serentak akan meminimalkan atau mengefisiansikan pembiayaan pemilu ternyata juga tidak terbukti. Pada Pemilu 2019, alokasi anggaran negara sebesar Rp24,8 triliun, naik 3% atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu 2014 yang mencapai Rp24,1 triliun.

Secara lebih rinci, Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Askolani menyebutkan bahwa sejak tahun 2017, total anggaran penyelenggaraan, di luar anggaran pendukung dan pengawasan, hingga tahun 2019 berjumlah Rp25,59 triliun.
Halaman Selanjutnya....