Riset: Belajar dari 2019, Pemilu Serentak Bukan Solusi Atasi Politik Uang dan Jamin Independensi

Transaksi politik ini pada dasarnya sangat berkaitan dengan maraknya praktik mahar politik (nomination buying) dan jual beli suara (vote-buying). Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa politik uang berupa mahar politik yang diduga diberikan oleh bakal calon kepada partai maupun oleh partai pada caleg dan jual beli suara banyak terjadi di Pemilu 2019. Ini membuat hanya mereka yang punya uang yang bisa duduk di kursi kekuasaan.

Dengan demikian, keserentakan pemilu bukanlah jawaban maupun solusi persoalan ini.

2. Politik uang

Menurut Burhanuddin Muhtadi, profesor ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, praktik politik uang sendiri menjadi fenomena "New Normal" sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi pada tahun 2008 yang menyatakan caleg yang terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Sistem proporsional terbuka inilah yang mengubah strategi kampanye dari berbasis partai menjadi candidate-centred, yaitu ketika caleg ramai-ramai mengejar suara personal (personal vote) tanpa terlalu mengandalkan nomor urut.
Halaman Selanjutnya....