Riset: Belajar dari 2019, Pemilu Serentak Bukan Solusi Atasi Politik Uang dan Jamin Independensi

Survei Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Australian National University (ANU) bulan Mei 2019, menunjukkan bahwa insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dari total 192 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 37,3 juta hingga 63,5 jutanya terpapar politik uang.

Artinya, desain institusilah, terutama sistem proporsional terbuka, yang menyumbang maraknya praktik politik uang, sehingga keserentakan pemilu bukanlah solusi untuk menghentikannya.

3. Stabilitas pemerintahan

Keserentakan pemilu awalnya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pemerintahan. Sebab, secara hitung-hitungan, pemerintahan yang dihasilkan melalui pilpres dan pileg akan lebih stabil sebagai akibat dari efek ekor jas (coattail effect). Penyelenggaraan pemilu serentak diharapkan memperbesar dukungan politik DPR terhadap presiden terpilih, sehingga konflik eksekutif-legislatif yang bisa menimbulkan instabilitas politik dapat dihindari.

Faktanya, survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, kini menjadi bagian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN) pasca-Pemilu 2019 menunjukkan efek ekor jas tidak berpengaruh signifikan. Partai-partai koalisi presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin menguasai 60,7% kursi DPR.
Halaman Selanjutnya....