RI Tertinggal dalam Perbaikan Iklim Usaha

Menurut dia, untuk memperbaiki hal tersebut kuncinya ada pada perbaikan proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selama ini, OSS di bawah Kemenko Perekonomian dinilai tidak efektif. "Ini justru membingungkan pelaku usaha," kata dia. Kemudian, lanjut Bhima, dari skor perizinan pembangunan konstruksi di Jakarta memang cukup rumit, dan prosedur pembayaran pajak masih cukup lama.

"Malaysia saja peringkatnya 72 untuk prosedur pembayaran pajak, sementara Indonesia 112. Solusinya, semua perizinan dan pembayaran pajak ada pada satu platform, jangan dipecah-pecah," tukas dia.

Bank Dunia melakukan penilaian EODB di dua kota di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya, dengan bobot masing-masing sebesar 78 persen dan 22 persen. Dari 10 indikator EODB yang dinilai, peringkat Indonesia turun di empat bidang dan naik di enam lainnya.

Indikator yang turun peringkat adalah pengurusan izin konstruksi, perlindungan investor minoritas, perdagangan lintas negara, dan penguatan kontrak.
Halaman Selanjutnya....