RI Perlu Akumulasi Dana Jangka Panjang untuk Biayai Infrastruktur

Menanggapi pernyataan Wamenkeu itu, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan Indonesia memang membutuhkan akumulasi dana keuangan yang bersifat jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kalau akumulasi tersebut dipenuhi dari utang maka akan membebani keuangan negara.

"Kita memang membutuhkan dana semacam itu karena kebutuhan infrastruktur ke depan yang masih besar. Tapi jika itu dipenuhi dengan utang dan obligasi, akan membebani keuangan negara," kata Imron.

Dia mencontohkan, setiap tahun pemerintah harus membayar cicilan utang dan bunga sekitar 500 triliun rupiah atau hampir seperempat dari kekuatan APBN. Akibatnya, kemampuan APBN dalam pembangunan menjadi terbatas.

"Pemerintah seharusnya menggunakan model-model kerja sama dengan swasta dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur. Contohnya, Surabaya bekerja sama dengan sejumlah pengembang dalam membangun infrastruktur di wilayah Surabaya barat. Model-model seperti ini bisa diadopsi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur," jelas Imron.

Pada kesempatan yang lain, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan pembangunan infrastruktur harus dibiayai dari dana jangka panjang juga, seperti surat utang negara, obligasi dan dana pensiun. Sebab, tenornya relatif panjang dan dananya relatif murah.
Halaman Selanjutnya....