RI-Korsel Teken MoU SPBE Terintegrasi

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ministry of Interior and Safety (MOIS) Republik Korea (Korea Selatan/Korsel). Penandatanganan MoU ini dalam rangka percepatan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Kamis (27/5).
Menurut Tjahjo, penandatanganan MoU itu dilakukan pada Selasa (25/5), di Kantor Kemenpan RB, di Jakarta. "Penandatanganan kerja sama yang meluncurkan Digital Government Cooperation Center (DGCC) tersebut juga disaksikan langsung oleh Dubes Republik Korea untuk Indonesia, Park Tae Sung," kata Tjahjo.
Menteri Tjahjo menambahkan, MoU yang diteken dirinya selaku Menpan RB dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea yang diwakili oleh Dubes Park ini merupakan kelanjutan dari Electronic Government Cooperation Center (EGCC). MoU yang diteken ini juga untuk memperkuat pelaksanaan SPBE di Tanah Air.
"Seperti diketahui EGCC merupakan kerja sama yang terjalin sejak 2015 hingga 2019. Pada kerja sama kali ini, Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan Peta Rencana, Arsitektur dan Manajemen SPBE, Teknologi 4.0 serta Pengembangan Digital Talent," papar Tjahjo.
Maka, kata dia, untuk mewujudkan itu, diperlukan penataan kembali penyelenggaraan SPBE yang selama ini telah terlanjur berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Diharapkan, dengan penataan ini arah dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama bisa dikembalikan.
"Kerja sama ini juga diharapkan menjadi jembatan yang tepat untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintahan untuk mendukung SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel," ujar dia.
Menteri Tjahjo juga menegaskan bahwa sejumlah upaya terus dilakukan kementerian yang dipimpinnya, khususnya dalam percepatan penerapan SPBE yang terpadu di setiap instansi pemerintah. Salah satu upaya yakni dengan menggandeng pemerintah Korea dalam penerapan SPBE berupa MOIS-DGCC.
"Ini sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya sejak 2015 hingga 2019. Karenanya saya turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh Indonesia dan Korsel," pungkas Tjahjo.