KPU RI Ungkap Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 untuk Pilgub Capai 71,39 Persen

JAKARTA - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk pemilihan gubernur (pilgub) 71,39 persen, pemilihan bupati (pilbup) 74,41 persen dan pemilihan wali kota (pilwalkot) 67,74 persen.

“Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39 persen di 37 provinsi,” kata Afifuddin dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

“Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41 persen di 415 kabupaten dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74 persen di 93 kota,” sambungnya.

Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024. Oleh karena itu, hal ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

“Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan buat kita semua,” ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satunya, jarak waktu yang terlalu dekat antara Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024.

“Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota,” jelas Afifuddin.

Kemudian, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala lainnya. Dia menuturkan kondisi cuaca di November sangat tidak menentu, sehingga berdampak pada distribusi logistik.

Tak hanya itu, ada pula tantangan anggota KPU di daerah yang sudah habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meski begitu, penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar. “Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat,” tuturnya.

Ia menilai tahun 2024 merupakan tahun politik di mana masyarakat masih terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, hingga pileg. Kondisi ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoaks media sosial. “Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” pungkas Afifuddin.

Kematian Petugas

KPU RI juga mencatat kematian petugas adhoc dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 mulai dari Mei 2024 hingga Januari 2025 mencapai 183 orang, sedangkan yang sakit sekitar 479 orang.

“Dari sekian banyak petugas kita, sejak Mei 2024 hingga Januari 2025 pada Pilkada 2024 ini ada jajaran kita yang sakit sebanyak 479, ada juga yang meninggal sebanyak 183 orang,” kata Afifuddin.

Dia menyebutkan penyebabnya berhubungan dengan situasi pekerjaan, kecelakaan hingga penyakit bawaan. Meski begitu, KPU RI memberikan santunan terhadap petugas adhoc yang meninggal dunia. Besaran santunan tersebut mencapai 36.000.000 rupiah dan santunan pemakaman 10.000.000 rupiah.

Sementara petugas adhoc yang cacat permanen mendapatkan santunan sebanyak 30.800.000 rupiah. Lalu, petugas adhoc yang yang menderita luka berat 16.500.000 rupiah dan luka sedang 8.250.000 rupiah.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat sebanyak 83 anggota adhoc dari Bawaslu meninggal dunia pada Pilkada serentak 2024. Dia juga mengatakan beberapa petugas panwaslu jatuh sakit selama pilkada. “Kami sampaikan yang paling penting adalah terdapat pengawas adhoc kami 83 meninggal dunia, 19 petugas sakit berat, 31 petugas sakit ringan, 4 petugas cacat, 23 petugas luka berat, dan 45 luka ringan,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.