RI Harus Benahi Kepastian Hukum guna Meyakinkan Investor

Akibat sulitnya memastikan hal tersebut, seringkali para investor menggunakan jalan pintas. Pemerintah sebenarnya sudah menciptakan sistem satu pintu, namun realisasinya masih ada oknum-oknum yang menghambat dengan harapan mendapatkan tambahan pendapatan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi implementasi pelayanan publik frekuensinya dan kualitasnya harus ditingkatkan.

"Pelayanan publik yang buruk bagi investor secara makro akan menyebabkan keputusan investasi tidak terealisasi sehingga kesempatan meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi pengangguran tidak terealisasi secara optimal," tegas Suhartoko.

"New Public Service"

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan perbaikan layanan publik juga menjadi indikator ketercapaian reformasi birokrasi. Prinsip New Public Service harus dioptimalkan agar berbagai target pembangunan dapat tercapai, termasuk investasi ke Indonesia.
Halaman Selanjutnya....