RI Harus Benahi Kepastian Hukum guna Meyakinkan Investor

Hal itu didasarkan atas dua indikator, yakni pertama hasil penilaian Ombudsman atas tingkat kepatuhan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

"Dari tahun 2022 ke 2023, ada kenaikan signifikan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau, atau mematuhi standar. Sebanyak 70 persen dari 586 instansi dinilai masuk zona hijau pada 2023, naik dari sekitar 46 persen di tahun 2022," kata Wapres.

Indikator kedua, kata Wapres lagi, yaitu berdasarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik tingkat global yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pemerintah.

Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik, yakni dari 64,76 tahun 2022, menjadi 66,04 tahun 2023, menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara.

Dalam kesempatan terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan berkaitan investasi, salah satu keluhan terbesar dalam dunia usaha adalah ketidakpastian, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan birokrasi, seperti perizinan, perpajakan, penggunaan lahan dan lain sebagainya.
Halaman Selanjutnya....