RI Harus Ambil Langkah Taktis Kejar Ketertinggalan Pengembangan AI

"Kita perlu segera inisiatif project and development untuk diadopsi ke pemerintahan dengan biaya yang disediakan sesuai kebutuhan Pemerintah. Bahkan kalau perlu ada subsidi untuk riset AI, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, karena pengembangkan AI butuh biaya yang sangat mahal sehingga perlu bantuan," kata Galuh.

Kebijakan juga harus berpihak pada pemain lokal misalnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk AI sehingga melindungi perusahaan lokal untuk berkembang karena diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Dengan langkah yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk berada di garis depan revolusi AI, sambil memastikan keberlanjutan, perlindungan data yang selama ini disimpan di data center luar negeri, dan kemandirian teknologi yang diperlukan. Kita harus menjadi pemain utama AI, dan untuk itu riset dan proyek yang didukung oleh pendanaan yang sustain," papar Galuh.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira mengatakan, kalau pemerintah mau serius dengan AI, maka perlu dukungan implementasinya di internal Pemerintah sehingga memangkas belanja pegawai dan rantai perizinan secara signifikan. "Bisa dicoba dulu AI untuk gantikan berbagai aplikasi pemerintah pusat dan daerah yang selama ini kurang optimal," kata Bhima.

"Tanpa dukungan anggaran yang cukup, jangan harap AI berkembang sesuai harapan Presiden," kata Bhima.
Halaman Selanjutnya....