Revisi UU Ormas Dibahas Terbuka

Belum sepekan sejak disahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu Ormas disahkan menjadi UU, baik pemerintah maupun partai yang fraksinya mendukung pengesahan Perppu, setuju untuk melakukan revisi.

Jakarta - Pemerintah siap merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu. Bahkan, pemerintah akan terbuka pada setiap masukan. Diharapkan, setelah revisi, UU Ormas lebih baik lagi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (30/10).

Menurut Tjahjo, pemerintah sekarang mulai menggodok konsep revisi UU Ormas Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang akan jadi koordinator. "Konsep dari pemerintah itu dikoordinasikan oleh kantor Menkopolhukam beberapa revisi penyempurnaan," kata Tjahjo. Tjahjo sendiri yakin DPR baik secara kelembagaan maupun melalui fraksi-fraksi sudah atau bahkan telah menyiapkan daftar inventarisasi masalah, mana saja yang perlu direvisi.

Prinsipnya, pemerintah akan terbuka terhadap setiap masukan. Apalagi, Presiden Jokowi telah memerintahkan, agar dalam merevisi UU Ormas yang dikedepankan adalah keterbukaan. "Jadi secara terbuka bagaimana arahan dan pernyataan bapak presiden pemerintah terbuka," kata dia. Mengenai poin apa saja yang akan direvisi, menurut mantan Sekjen PDIP itu, ada yang sifatnya revisi terbatas. Tapi, ada yang tak bisa diotak-atik lagi. Misalnya terkait denganlarangan terhadap paham atau ajaran seperti komunisme, atheisme, marxisme, leninisme yang telah dilarang, tak bisa diotak- atik lagi.

Termasuk ajaran lain yang terang-terangan ingin merubah ideologi Pancasila dan UUD 1945. "Dengan adanya UU ini yang hanya disebutkan 4 tadi yang dilarang maka yang lain-lain yang diindikasikan merubah ideologi Pancasila itu ya harus dilarang kalau enggak mau diingatkan ya dibubarkan seperti ajaran komunis.
Halaman Selanjutnya....