Revisi UU Koperasi Tertunda

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian diharapkan dapat dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. Sebab, revisi UU Perkoperasian tidak mungkin selesai sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir atau pada Oktober 2024, lantaran waktu yang tersisa sangat sedikit.

"Karena waktunya sudah sangat pendek, tidak mungkin. Tapi kan Surpres (Surat Presiden) sudah turun, jadi silakan akhirnya dilanjutkan saja oleh Pemerintahan yang akan datang," ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Senin (10/6).

Teten mengatakan, revisi UU Perkoperasian memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah masih banyak pelaku koperasi yang tidak mau ada perubahan atau sudah berada di zona nyaman.

Menurutnya, perubahan dalam UU Perkoperasian sangat diperlukan agar koperasi memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian nasional.

"Mereka sudah masuk dalam zona nyaman, ya tidak mau ada peningkatan pengawasan koperasi, terutama misalnya di koperasi simpan pinjam," katanya.
Halaman Selanjutnya....