Revisi PP PSTE Rugikan Indonesia

Aparat keamanan dan penegak hukum akan mengalami kesulitan jika harus meminta data transaksi yang dicurigai, terkait terorisme atau perdagangan manusia misalnya, karena datanya berada di luar yurisdiksi Indonesia.

"Hal ini tentu akan memperlambat proses, yang bisa berakibat fatal." Belum lagi konsepsi data elektronik tinggi yang dapat diletakkan di luar wilayah Indonesia. Hingga saat ini, belum jelas teknis pengawasannya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan tujuan pemerintah merevisi PP PSTE untuk memberikan kepastian iklim berusaha dengan tetap menjaga kedaulatan negara. har/P-4