Retorika Islam Politik

Ditambah lagi, partai-partai nasionalis-sekuler tak lagi menempatkan ideologinya sebagai pertimbangan utama berkoalisi, tetapi lebih pada pragmatis cara memenangkan pertarungan politik. Faktanya, mereka bisa berkoalisi secara mesra dengan partai berbasis Islam. Kecenderungan inilah yang membuat kualitas partai dan praktik politik negeri ini kurang mapan. Ini berbeda misalnya dengan Inggris atau Amerika Serikat di mana ada garis demarkasi ideologi partai yang tegas.

Di Inggris, Partai Buruh dan Partai Konservatif tak akan mungkin berkoalisi karena perbedaan ideologi. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat dan Partai Republik juga mustahil berkoalisi. Dengan begitu, oposisi begitu jelas dan berkualitas.

Selain itu, alasan lain yang memungkinkan retorika primordial bernuansa agama akan terus dimainkan dalam leksikon politik karena menguatnya conservative trend di kalangan generasi milenial. Hasil penelitian dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang "Literatur Keislaman Generasi Milenial" awal tahun ini menunjukkan kecenderungan itu. Literatur islamisme lebih digandrungi anak-anak muda dibanding literatur Islam yang menyajikan moderasi Islam.

Kategori literatur islamisme yang diteliti: jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan islamisme populer. Meski para aktivis islamis dianggap gagal menancapkan ideologi jihadi yang bermuara para ekstremisme, pada empat kategori ideologi lain justru sukses mewarnai pikiran generasi milenial. Kecenderungan ini tentu akan menjadi lahan subur politisi untuk tetap memainkan wacana dan isu keislaman di ruang publik menjelang kontestasi politik elektoral tahun ini dan tahun 2019. Apalagi generasi milenial merupakan kantong-kantong suara potensial mereka.

Situasi ini agak mengkhawatirkan karena kalau terus dipupuk dan dibiarkan, Indonesia bukan tidak mungkin akan mengalami seperti Bangladesh terjadi proses islamisasi konservatif. Pada tahun ini, daya pikat politisi islamis sangat kuat di negara yang nota bene didirikan atas dasar sekularisme-sosialis itu. Padahal, konstitusi Bangladesh justru melarang agama ditarik ke dunia politik.
Halaman Selanjutnya....