Rencana Pansus BUMD Mulai Masuk Angin

Terpisah, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis mengaku tidak setuju dengan adanya pansus BUMD. Dia menganggap, besarnya PMD yang mengendap selaras dengan adanya program kegiatan yang tidak berjalan baik.

"Kalau saya nggak sepaham. Kan namanya Pemerintah itu pemilik BUMD. Ya wajar memberikan modal kepada perusahaan daerah itu. Jangan lihat mengendapnya dong, itu kan modal perusahaan," katanya.

Selama ini, ungkapnya, Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta tidak memberikan kebebasan kepada BUMD DKI secara proporsional. Sehingga mereka takut merasa bersaing dengan dunia bisnis luar.

"Jadi mereka hanya menunggu proyek dari pemerintah saja. Kita jangan menyuruh BUMD itu lari kencang, tapi kakinya kita ikat. Kalau uang itu sudah ada di perusahaan, ya itu modal daerah. Biarkan RUPS (rapat umum pemegang saham) yang menentukan," ungkapnya. pin/P-5