Rencana Pansus BUMD Mulai Masuk Angin

Dia mengatakan, BUMD DKI Jakarta sering mengajukan PMD saat rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Namun, saat diminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, BUMD tersebut lebih memilih dilakukan secara internal.

"PMD yang diberikan kepada BUMD ini rawan disalahgunakan dan berpotensi pidana. Contohnya, Jakpro ditugaskan untuk membeli Palyja diberikan modal 650 miliar rupiah, tapi malah dialihkan untuk yang lain. Padahal gubernur telah meminta agar modal itu dikembalikan ke kas daerah. Ini yang harus diusut tuntas," tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, mengatakan kinerja BUMD DKI dikatakan sehat sesuai laporan keuangan mereka setiap tahun. Namun, ungkapnya, BUMD itu tidak memiliki inovasi karena hanya berkembang jika ada suntikan modal dari APBD melalui PMD.

"Sehat, tapi BUMD ini kurang inovasi karena berkembang modalnya kalau dapat suntikan dana dari APBD melalui PMD," ucapnya.

Namun, saat ditanya kelanjutan pembentukan pansus BUMD, politisi Partai Demokrat ini mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut. Dia memastikan, dana PMD yang masih tersisa cukup banyak itu harus diungkap sejelas-jelasnya.
Halaman Selanjutnya....