Rencana Pansus BUMD Mulai Masuk Angin

Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) di BUMD masih tersisa cukup banyak dan harus diungkap sejelas-jelasnya.

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, pansus yang belum dibentuk itu ditengarai sudah masuk angin.

"Publik sudah tidak percaya lagi dengan pansus yang dibentuk DPRD DKI. Sebab, beberapa pansus yang sudah berjalan saja, sampai hari ini belum pernah ada ujungnya. Tidak ada hasilnya. Apalagi sekarang, pansus BUMD saja belum dibentuk sudah masuk angin parah," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia menduga, banyak anggota DPRD DKI Jakarta enggan menyetujui adanya pansus BUMD, karena telah dilobi oleh pihak tertentu. Padahal, ungkapnya, publik menunggu pengungkapan penyebab adanya modal BUMD yang mengendap hingga 4,4 triliun rupiah.

"Sebenarnya, pansus ini dibentuk sebagai alat bargaining anggota DPRD untuk mendapatkan pundi-pundi dalam memperkaya pribadi atau kelompoknya. Padahal, rakyat menunggu kejelasan atas masalah yang menimpa BUMD," kata pria yang akrab disapa SGY ini.

Dia mengatakan, BUMD DKI Jakarta sering mengajukan PMD saat rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Namun, saat diminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, BUMD tersebut lebih memilih dilakukan secara internal.

"PMD yang diberikan kepada BUMD ini rawan disalahgunakan dan berpotensi pidana. Contohnya, Jakpro ditugaskan untuk membeli Palyja diberikan modal 650 miliar rupiah, tapi malah dialihkan untuk yang lain. Padahal gubernur telah meminta agar modal itu dikembalikan ke kas daerah. Ini yang harus diusut tuntas," tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, mengatakan kinerja BUMD DKI dikatakan sehat sesuai laporan keuangan mereka setiap tahun. Namun, ungkapnya, BUMD itu tidak memiliki inovasi karena hanya berkembang jika ada suntikan modal dari APBD melalui PMD.

"Sehat, tapi BUMD ini kurang inovasi karena berkembang modalnya kalau dapat suntikan dana dari APBD melalui PMD," ucapnya.

Namun, saat ditanya kelanjutan pembentukan pansus BUMD, politisi Partai Demokrat ini mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut. Dia memastikan, dana PMD yang masih tersisa cukup banyak itu harus diungkap sejelas-jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis mengaku tidak setuju dengan adanya pansus BUMD. Dia menganggap, besarnya PMD yang mengendap selaras dengan adanya program kegiatan yang tidak berjalan baik.

"Kalau saya nggak sepaham. Kan namanya Pemerintah itu pemilik BUMD. Ya wajar memberikan modal kepada perusahaan daerah itu. Jangan lihat mengendapnya dong, itu kan modal perusahaan," katanya.

Selama ini, ungkapnya, Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta tidak memberikan kebebasan kepada BUMD DKI secara proporsional. Sehingga mereka takut merasa bersaing dengan dunia bisnis luar.

"Jadi mereka hanya menunggu proyek dari pemerintah saja. Kita jangan menyuruh BUMD itu lari kencang, tapi kakinya kita ikat. Kalau uang itu sudah ada di perusahaan, ya itu modal daerah. Biarkan RUPS (rapat umum pemegang saham) yang menentukan," ungkapnya. pin/P-5