Reformasi Perpajakan Dorong Efektivitas Pengawasan

Partisipasi Aktif

Tak hanya itu, Neilmaldrin mengungkapkan pemerintah juga aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (AEOI) dengan banyak yurisdiksi di dunia, yang tercatat saat ini sudah ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound) dan 95 yurisdiksi tujuan pelaporan (outbound) yang diterima setiap September.

Berdasarkan data yang bersumber sebagaimana disampaikan tersebut, DJP melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengujian baik formal maupun material terhadap kepatuhan wajib pajak dan melakukan pengawasan termasuk pengawasan berbasis kewilayahan.

Kegiatan pengujian kepatuhan dan pengawasan dilaksanakan terkait dengan pemungutan pajak di Indonesia yang didasarkan pada self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Melalui perjalanan reformasi perpajakan yang telah berlangsung lama, dia menyebutkan jumlah wajib pajak telah tumbuh secara signifikan dari hanya 2,59 juta wajib pajak pada 2002 menjadi 45 juta lebih wajib pajak yang terdaftar saat ini.

Rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak terdaftar juga terus meningkat, dari tahun 2010 di kisaran 45 persen menjadi 80 persen pada tahun 2021. Wajib pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik juga terus meningkat mencapai 96 persen untuk SPT tahun 2021.